MATARAM- Rapat perdana Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB untuk tahun 2017 dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Januari bertempat di Aula Dinas Perhubungan provinsi NTB. Rapat bulanan pertama ini di pimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Drs. Lalu Bayu Windia M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Dishub membuat indicator dalam RPJMD, salah satunya bagaimana meningkatkan keselamatan bertransportasi baik di darat, laut, dan udara, misalnya pada angkutan udara salah satu indikatornya adalah dengan naik turunnya penumpang pesawat di NTB.
Agenda rapat bulanan FLLAJ NTB yang dipaparkan oleh Kepala Dishub Provinsi diantaranya adalah membahas tentang keluhan masyarakat yang masuk melalui FLLAJ dan tindak lanjutnya, Ekspose Aplikasi pengaduan masyarakat berbasis online yang disebut “PELOR MAS” (Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat), perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang Forum LLAJ NTB Tahun 2017, rencana kegiatan FLLAJ NTB tahun 2017 dan Ekspose paket pekerjaan PRIM, APBD, SWAKELOLA dan DAK.
Rapat juga dihadiri oleh berbagai instansi dan elemen masyarakat diantaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB bapak Wedha Magma Ardi, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum kota Mataram, Anggota FLLAJ, Kepolisian, PIUC dan LSM. Berbagai pemaparan disampaikan dalam rapat tersebut seperti yang di sampaikan oleh staff FLLAJ NTB untuk IT, Jamaludin dalam pemaparannya tentang Aplikasi pelaporan berbasis online bahwa, Dengan adanya aplikasi ini dan link ke instansi terkait diharapkan akan mempercepat proses tindak lanjut dari pengaduan dari masyarakat dengan kata lain secara birokrasi dapat dipersingkat, jika masyarakat tidak memiliki akses internet dan Hand phone yang berbasis android, FLLAJ juga menyediakan laporan pengaduan melalui SMS Center lanjutnya. Untuk lebih memahami mekanisme system, dia juga memaparkan tugas – tugas dari aktor yang terlibat dalam system tersebut.
Sementara itu, pemaparan yang disampaikan oleh Kadis PU NTB bahwa Berkaitan dengan pengaduan yang masuk akan di tindaklanjuti tahun 2017 salah satunya pada jalan udayana akan ditindak lanjuti dengan dana DAK, tahun 2017 akan dilelang jalan hampir 900 M untuk memperbaiki jalan dan jembatan. Dari dana DAK untuk percepatan akan menangani jalan-jalan di pulau Sumbawa dengan menyeimabnagkan keseimbangan kondisi jalan di Lombok dan Sumbawa, dengan demikian diharapkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat diatasi dan dapat mengurangi gap antara jalan nasional dan jalan provinsi dengan kemantapan jalan 70,02%.
Pihak kepolisian dalam hal ini yang diwakili oleh Dirlantas Polda menyampaikan tentang adanya perubahan-perubahan dalam pengurusan STNK serta tindak lanjut dari pengaduan masyarakat di daerah Labulia dengan membangun Pos polisi.
PIUC yang di wakili oleh Lalu Sahabudin menyampaikan bahwa pada pada tahun 2017 akan ada Verifikasi pada bulan Juni dan November dan FLLAJ diminta untuk bersurat Bupati/walikota/Kepala Balai jalan nasional sebelum bulan mei 2017 terkait dengan penujukan perwakilan FLLAJ kabupaten di FLLAJ Provinsi.