Artikel

KUNJUNGAN KPK KE FLLAJ PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

MATARAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Pencegahan telah melakukan kunjungan kerja ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB, Dalam rangka observasi kajian system perencanaan dan pengawasan pada hari Kamis tanggal 9 maret 2017. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WITA s/d pukul 11.30 WITA yang bertempat di Ruang Rapat Rowot Dishub Provinsi NTB.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Dishub NTB dengan rasa cukup penasaran, hal ini karena berbagai pertanyaan yang muncul seperti, mengapa NTB dipilih menjadi tempat kunjungan tentu memiliki alasan. Selain itu, Sekretaris Dishub NTB juga berharap dari kunjugan KPK ada wejangan yang didapatkan oleh FLLAJ NTB dalam upaya pencegahan korupsi.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, dari KPK diwakili oleh Ahmad Tahir dan Elly Dalila, FLLAJ dihadiri oleh Ketua Pokja I Wayan Suteja, Koordinator FLLAJ Ir. Asep Supriatna, Anggota FLLAJ, dan Staff FLLAJ, Kepolisan diwakili AKBP Lalu Adnan, Organda diwakili oleh Antonius Zaremba, PIUC PRIM oleh lalu Sahabudin dan balai jalan Nasional. 

Pada penyampaiannya KPK memberikan pemaparan diantaranya adalah:

Ahmad Tahir dari deputi pencegahan menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. KPK sejak senin sudah berada di NTB dengan mengunjungi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi terkait proyek pemeliharaan jalan dalam hal ini yang dikelola oleh PRIM,
2. b. Maksud dari kunjungan ke DInas PUPR NTB adalah untuk belajar bagaimana pengelolaan jalan yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan melihat paket pekerjaan PRIM dan Non PRIM.
3. NTB memiliki pengelolaan yang baik dalam pemeliharaan jalan sehingga tujuan dari kunjungan KPK adalah mendalami proses perencanaan pekerjaan jalan sehingga dapat diterapkan di provinsi lain guna memperbaiki system perencanaan jalan.
4. Memperbaiki system dari perencanaan artinya juga mengurangi peluang tindakan korupsi.
5. Hasil riset menjelaskan bahwa kerusakan jalan akibat kurangnya kompetitif.
6. Kunjungan dari KPK juga untuk mendalami kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin pada jalan di NTB sehingga dibuatkan laporan untuk acuan pengelolaan di daerah lain.
7. Hal penting ditemui dalam proses perencanaan di NTB adanya Forum yang mengkoordinasi anatar instansi penyelenggara jalan, hal ini membuat poin lebih yang perlu didalami untuk di adopsi di daerah lain.

Elly Dalila, KPK Deputi Pencegahan menyamoaikan paparannya, antara lain:

1. Ada beberapa kasus berkaitan dengan jalan yang ditangani sejak 2010 akibat korupsi sector jalan di Indonesia.
2. Yang menjadi sorotan adalah bagimana korupsi tersebut sudah berjalan sejak proses perencanaan. Hal ini menjadi dasar KPK untuk mengkaji pada proses perencanaan.
3. Tindakan korupsi menyebabkan tambahan biaya sekitar 20%.
4. Hasil penelitian menyebutkan bahwa korupsi berdampak pada kualitas pekerjaan, semakin tinggi korupsi maka semakin jelek kualitas pekerjaan.
5. Dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa pentingnya pengawasan.
6. Tujuan dari kunjungan ke FLLAJ NTB adalah untuk mempelajari bagaimana proses pengawasan jalan dan akan dikeluarkan rekomendasi untuk menutup pelung bagi koruptor.
7. Proses pecencanaan hingga pengawasan harus kuat.
8. Mengapa NTB karena dinilai memiliki nilai lebih dengan provinsi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan pekerjaan jalan. Diharapkan dapat dipelajari agar dapat diterapkan di provinsi lain.
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang FLLAJ NTB sudah dijelaskan mengenai tugas dan peran FLLAJ NTB yang ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan jalan di NTB.
10. Dari serangkaian kegaitan FLLAJ NTB apa saja kendala yang dihadapi.

Sementara itu Ketua Pokja FLLAJ memberikan pemaparan lengkap terkait dengan FLLAJ NTB, mulai dari sejarah berdirinya FLLAJ NTB, mekanisme penanganan keluhan Masyarakat, Program kerja FLLAJ dan unsur-unsur yang terlibat didalamnya. Koordinator FLLAJ NTB Asep Supriana memperkenalkan anggota Forum yang hadir dan menjelaskan bahwa semua pengaduan yang masuk ke FLLAJ langsung ditindak lanjuti oleh instansi terkait.