Artikel

Rapat Koordinasi Operasional Bus BRT Terkait Demo Supir Angkot dan Angdes

---

Mataram - Rapat Koordinasi Operasional Bus Rapid Transit (BRT) terkait dengan demo yang digelar oleh supir Angkutan Kota (Angkot) dan Angkutan Desa (Angdes), berlangsung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di ruang Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut. Rapat koordinasi tersebut di buka oleh Drs. Lalu Bayu Windya, Msi (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB).

Selama rapat koordinasi berlangsung, baik pertanyaan, keluhan dan usulan di lontarkan oleh peserta rapat seperti yang disampaikan oleh H. Saban yang mengatakan bahwa Sopir angkot tidak layak di mataram karena tidak ada industri besar,sehingga permintaan sedikit. sementara itu Nawiyah juga menyampaikan bahwa kondisi transportasi di Lombok barat seperti hidup segan mati tak mau karena banyak yang beralih ke sepeda motor. Biaya administrasi yang harus dibayar sopir sangat banyak, dan masih banyak lagi keluhan dari peserta rapat yang lainnya.

Untuk merespon segala pertanyaan, keluhan dan usulan dari peserta rapat, berikut tanggapan dari perwakilan Dishub Provinsi, Dishub kota Mataram, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat,  Organda, Kepolisian dan Serikat Pekerja Nasional: 

1. Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi NTB

• Bapak Bayu : Diutamakan orang asli NTB yang melamar menjadi supir BRT
• Bapak Asep: BRT adalah solusi mengurangi angka kecelakaan dan kecenderungan kemacetan di provinsi NTB. Telah dibuat masterplan angkot NTB. Beberapa koridor telah didesain namun hanya 4 yang beroperasi. Solusi himpitan trayek adalah dengan menjadi feeder. Terkait 65 unit bus BRT akan dirapatkan tahun 2018.

      2. Perwakilan Kepolisian Lalu Lintas

• Dari pihak polantas tidak menilang semua angkutan barang yang dialih fungsikan menjadi angkutan penumpang karena melihat karakteristik wilayah.
• Angka kecelakaan lalu lintas tahun 2015 di kota mataram adalah 542 terutama pengguna sepeda motor, yakni terbesar se Indonesia. Dengan adanya BRT akan mengurangi jumlah kecelakaan tersebut.
• Akan dilakukan sosialisasi ke sekolah untuk tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah
• Segera mencari win win solution agar trayek tidak berhimpitan
• Terkait penambahan 65 unit BRT, supir angkot dan angdes yang berminat dapat melamar menjadi supir BRT.

     3. Ketua Organda

• Bila ada kenaikan KIR sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu
• Tingkatkan pelayanan agar dapat lebih menarik penumpang
• Lakukan peremajaan kendaraan supaya penumpang lebih aman dan nyaman 

     4. Perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

• BRT sangat diharapkan, namun harus mencari pola agar supir angkot dan angdes tidak dirugikan.
• Untuk kenaikan biaya uji KIR selama 10 tahun didak naik karena ada pertimabangan-pertimbangan agar supir tidak rugi

     5. Dinas Perhubungan Kota Mataram

• Usul pengubahan rute trayek yang berhimpitan dengan BRT dari Narmada ke arah selatan.
• Usul Angkot dan angdes akan menjadi feeder bagi BRT dan akan diberikan subsidi
• Terkait masalah kenaikan biaya uji KIR, biaya uji KIR selama 10 tahun tidak pernah naik 

    6. Pak Baharudin (Ketua Serikat Pekerja Nasional):

• SPN telah melakukan pertemuan dengan para anggota
• Masalah yang dihadapi sekarang adalah semakin berkurangnya penumpang angkot dan angdes.
• Banyaknya ojek sedangkan tidak ada Peraturan Daerahnya. Melaor ke pihak Dinas Perhubungan namun tidak ada tanggapan.
• Dengan adanya BRT semakin menurunkan jumlah penumpang mereka, bahkan mencari satu penumpangpun sulit.
• Dengan beroperasinya BRT tidak menjamin angka kecelakaan dapat menurun.
• Rendahnya tingkat pendapatan sopir angkot, hanya cukup sandang pangan,tidak untuk pendidikan anak-anaknya.
• Pihak angkot dan angdes berharap adanya subsidi dari pemerintah untuk mengurus surat-surat secara gratis.

Dari rapat koordinasi yang telah diadakan dapat ditarik kesipulan bahwa masalah-masalah yang ada yaitu masalah biaya administrasi untuk angkot dan angdes, angkot dan angdes menjadi feeder, penerimaan lamaran supir dan karyawan Damri diprioritaskan orang NTB, masalah kecelakaan yang tinggi terutama oleh sepeda motor. Masalah tersebut akan didiskusikan kembali besok di Dinas Perhubungan kota Mataram pukul 10.00 WITA. Sebelum hasilnya diputuskan akan dirapatkan kembali kepada perwakilan angkutan pedesaan, angkutan perkotaan dan para undangan. Untuk sementara BRT tidak dioperasikan.