Mataram. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB kembali mengadakan rapat bulanan untuk bulan Mei. Kegiatan tersebut dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WITA s/d pukul 12.00 WITA yang bertempat di Ruang Rapat Rowot Dinas Perhubungan Provinsi NTB.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Pokja FLLAJ Provinsi NTB yaitu H. Muharrar Iqbal, acara dibuka dengan membacakan agenda rapat bulanan kali ini yang diantaranya adalah, masukan/pengaduan masyarakat yang masuk pada bulan Mei, dan Ekspos 40 mata data Paket Pekerjaan Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh sekertariat FLLAJ NTB dengan membacakan satu persatu aduan yang masuk ke FLLAJ NTB selama bulan Mei.
Perwakilan Dinas PUPR Provinsi NTB, Syarifuddin menyampaikan untuk perlunya penertiban stakeholder yang tanpa ijin dan tidak sesuai prosedur dalam pelakukan pembongkaran jalan, DPUPR Provinsi NTB telah bersurat ke stakeholder terkait namun belum ada respon.
Wakil Dir Lantas Polda NTB, Desy Ismail memperkenalkan diri dan berkomitmen untuk mendukung kinerja FLLAJ Provinsi NTB dalam peningkatan keselamatan berkendara di Provinsi NTB
Perwakilan Balai Jalan Nasional Wilayah IX Mataram, Anton Sukamto menyampaikan beberapa hal:
- BJN IX setelah melakukan monitoring di beberapa titik yang perlu menjadi perhatian stakehorder termasuk FLLAJ Provinsi NTB.
- Diharapkan koordinasi dari pihak terkait untuk penertiban ruang milik jalan agar terbebas dari PKL.
- Terkait pembongkaran jalan jalan dan galian jalan yang tidak semestinya perlu dilakukan penertiban.
- Harapannya agar semua stakehorder untuk memanfaatkan ruang milik jalan dan perijinan penggalian sesuai prosedur
- Perwakilan PPDI, Indra Pradipta memberi saran untuk lebih memperhatikan dan pemperbanyak fasilitas jalan yang ramah disabilitas, seperti trotoar dan ram agar semua orang termasuk disabilitas bisa nyaman sebagai pengguna jalan.
- Rohani dari LSM Annisa menyampaikan pentingnya memperhatikan pengguna jalan disabilitas, perlu sosialisasi terkait hak-hak pengguna jalan disabilitas karena sudah diatur oleh undang-undang.
- Huailid perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi NTB menyampaikan bahwa saat ini Dinas Sosial sedang membuat kartu khusus untuk masyarakat berkebutuhan khusus yang diperuntukan untuk layanan kesehatan, jalan, dll. Dinas Sosial juga tengan membentuk Komisi yang mengatur tentang penyandang disabilitas, termasuk hak-hak penyandang disabilitas.
- Pemaparan berikutnya adalah Ekspos 40 mata data Paket Pekerjaan Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB. Disampaikan oleh Kasi Perencana Teknik Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTB, Ety Rahmawati.
Beberapa hal yang disampaikan Ety Rahmawati, diantaranya:
- Bina Marga DPUPR menangani 23 paket penanganan, 19 paket penanganan jalan, dan 4 paket penanganan jempatan.
- Bina Marga DPUPR Provinsi NTB telah melakukan 2 kali konsultasi Publik, yaitu Konsultasi Publik Pra Kontrak dimana DPUPR menyaring informasi dari masyarakat sebagai masukan untuk paket pekerjaan yang dikerjakan
- Untuk sisa dana dari paket yang dikerjakan akan digunakan untuk penambahan fasilitas keselamatan jalan
- Terdapat 17 paket yang ditangani melalui paket multiyears kontrak yang ditangani sejak 2017, 5 paket dari dana DAK Pusat, dan sisanya dari APBD. Dalam rapat bulanan Mei FLLAJ NTB Dinas PUPR akan mengekspose paket dari dana DAK Pusat dan APBD, berikut rincian kontak:
Dokumentasi