Artikel

Kunjungan Kerja Kementrian PUPR Ke FLLAJ NTB

---

Mataram. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB kembali mendapat kunjungan dari Kementrian PUPR. Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang FLLAJ NTB. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 (Hari ini) di ruang Rapat Rowot Dinas Perhubungan Provinsi NTB mulai pukul 08.30-11.30 Wita, selain itu rombongan juga bermaksud untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan e-katalog untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di PUPR NTB.

Rapat di buka oleh Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan NTB,  dengan memperkenalkan berbagai instansi terkait seperti Ketua Pokja FLLAJ NTB, Kepala Biro ULP NTB, PIUC-PRIM, Balai Pelaksana Jalan Wilayah ix Lombok dan lain-lain

Selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Kepala Biro ULP dengan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan e-katalog. Beberapa penjelasan yang disampaikan adalah terkait dengan Kriteria barang /Jasa katalog elektronik daerah, Pendekatan Dalam Identifikasi Barang/Jasa Untuk Katalog Daerah, Alur Proses Pra-Katalog Daerah Dalam Skema Pilot Project dan Perkembangan Katalog Elektronik Daerah Bidang Bina Marga.

Pengenalan tentang FLLAJ oleh Ketua Pokja Wayan Suteja, ST.MT yang dibuka dengan menyampaikan bahwa pelaksanaan program pemerintah berbasis IT atau Digital Government sangat di harapkan oleh pemerintah pusat saat ini, setelah itu dilanjutkan dengan dengan pengenalan tentang FLLAJ NTB mulai dari sejarah bagaimana terbentuk hingga aktif sampai sekarang. Tantangan FLLAJ NTB ketika sudah terbentuk pada awalnya adalah aktifitas keanggotaan forum yang cenderung tidak aktif dan sempat mati suri pada tahun 2013. Selain itu, pembiayaan dan sarana prasarana pendukung lain juga tidak dapat terpenuhi.  Hal tersebut kemudian mulai terurai dengan adanya Revisi SK Gubernur tentang Forum dimana keanggotaan Forum dengan komposisi 50% pemerintah dan 50% masyarakat. Aktifitas forum semakin terarah dan semakin baik sejak kedutaan Australia memberikan hibah melalui PRIM untuk mendukung aktivitas FLLAJ NTB hingga tahun 2018.

Seluruh aktivitas selama FLLAJ NTB aktif disajikan secara rapi, agar dapat dengan mudah untuk dipahami, beberapa aktivitas yang ditampilkan adalah, bagaimana masyarakat melakukan pengaduan, penanganan pengaduan oleh FLLAJ NTB, statistik pengaduan yang masuk ke FLLAJ NTB dan semua aktivitas penting lainnya berikut studi kasus yang sudah selesai.

Pengenalan tentang PRIM disampaikan oleh perwakilan PUIC dengan menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan jalan salah satunya adalah dengan pentingnya koordinasi antara dinas terkait misalnya PU dan ULP dengan persiapan e-katalog yang baik.

Rasa ingin mengetahui tentang FLLAJ NTB ini semakin dalam terlihat ketika perwakilan Dirjen Binamarga Ahmad Sopian Lubis,  menanyakan Apakah FLLAJ NTB benar-benar mengecek hasil tindak lanjut survey lapangan terkait dengan mutu jalan. hal ini ditanggapi oleh ketua Pokja FLLAJ NTB dengan mengatakan bahwa semua kegiatan forum selalu terdokumentasi dan sudah di atur dalam PMM. evaluasi yang dilakukan forum adalah evalusi secara visual,  sedangkan secara teknis adalah tanggung jawab dan di evaluasi oleh PIUC dan Binamarga. Forum hanya melakukan pengamatan secara visual, jika terjadi permasalahan, maka akan dilaporkan kepada dinas terkait dalam bentuk rekomendasi. sementara itu PIUC menambahkan bahwa FLLAJ NTB di amanatkan oleh Gubernur untuk melakukan monitoring secara independen,

Namun tahun ini FLLAJ NTB diminta juga secara teknis untuk terlibat monitoring secara lebih dalam,  yang nantinya forum akan melibatkan tenaga ahli di dalamnya. Keterkaitan Indii dengan FLLAJ NTB adalah,  dalam insentif sebesar 10% yang didapatkan oleh daerah,  di dalamnya ada insentif untuk forum, dimana untuk mendapatkan insentif tersebut,  FLLAJ NTB memiliki hal-hal yang perlu dicapai dan salah satunya adalah forum diwajibkan untuk melakukan monitoring secara independen dan semua kegiatan forum dilaporkan kepada gubernur.

Pertanyaan lain yang diajukan juga adalah tentang bagaimana keberlanjutan dari forum kedepan?

Tanggapan dari PIUC bahwa  PRIM, meminta kepada Gubernur untuk membuatkan SK,  sehingga keberlanjutannya sdh terjamin, siapapun pemimpin daerahnya.

Bagaimana forum membuat target penyelesaian masalah sementara anggaran yang disediakan tidak cukup?

Apakah forum memiliki kesekretariatan dan melibatkan beberapa Dinas,  masalahnya adalah apakah Forum bisa memberikan masukan bahwa jangan ada penambahan volume kendaraan,  agar tetap nyaman.

Tanggapan ketua Pojka bahwa sesuai dengan PP 37 bahwa forum dimandatkan untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya, maka dari itu semua kegiatan misalnya terkait dengan monitoring,  FLLAJ tetap melakukan koordinasi degan dinas lain. Semua laporan yang didapatkan,  FLLAJ gunakan sebagai rekomendasi kepada dinas terkait dan terkait dengan keberlanjutan,  FLLAJ sudah di peringatkan oleh DFAT bahwa,hibah untuk FLLAJ NTB  akan berakhir pada tahun 2018, maka dari itu FLLAJ NTB harus mencari sumber anggaran lain, salah satunya saat ini sudah mendapatkan anggaran dari GESI.

Sebagai penutup dalam kegiatan tersebut, rombongan Dirjen Binamaraga kementrian PUPR bersama-sama dengan Binamarga PUPR NTB melihat bagaimana dilakukan survei terkait pekerjaan jalan yang diselenggarakan di NTB.