Artikel

DPRD KABUPATEN WAY KANAN LAMPUNG BELAJAR BAGAIMANA PRIM DI NTB

---

Mataram-. Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Way Kanan Lampung yang berlangsung pada hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB dalam rangka mengeksplorasi tentang bagaimana NTB mendapatkan hibah dari Australia dalam bentuk paket-paket PRIM yang hingga saat ini masih diperoleh.

Kunjungan kerja tersebut di sambut langsung oleh Kepala Dinas PUPR Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP di ruang rapat Pengga dinas PUPR. Pada kesempatan tersebut, kepala Dinas memaparkan kebijakan dan program prioritas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di provinsi NTB.

Beberapa hal yang disampaikan tersebut antara lain adalah isu-isu strategis, Rencana Program Jangka Panjang dan Menengah NTB dan yang tengah menjadi sorotan nasional adalah tentang infrastruktur jalan di NTB. Khusus terkait hal tersebut kepala Dinas menyampaikan bahwa,  saat ini dari 934,55 Km panjang jalan Nasional di NTB 922,78 Km atau 98,74% dengan kondisi Mantap 11,74 Km atau 1,26 dengan kondisi Tidak Mantap, untuk jalan Provinsi dengan panjang 1.484,43 Km dengan kondisi mantap 1.070,27 Km atau 72,10% dan kondisi Tidak Mantap 414,16 Km atau 27,90%. sedangkan untuk jalan kabupaten/kota 5.624,90 Km yang sudah dalam kondisi Mantap sepanjang 3.341,18 Km atau 59,40% dan kondisi Tidak Mantap sepanjang 2.283,72 km atau 40,6%.

Paparan mengenai PRIM sendiri dibahas oleh Kepala Dinas PUPR secara keseluruhan mulai dari gambaran umum PRIM, kronoligis pra pelaksanaan PRIM, manajemen tentang infrastruktur jalan yang diterapkan oleh PRIM, lingkup Pekerjaan PRIM dan alasan-alasan PRIM memilih NTB sebagai Pilot Project PRIM. Beberapa alasan PRIM memilih NTB sebagai Pilot Project PRIM diantaranya adalah:

1. Adanya  Komitmen /Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan Infrastruktur khususnya  Infrastruktur Jalan dengan :
2. Pengalokasian Anggaran untuk infrastruktur Jalan selalu mengalami peningkatan setiap tahun,
3. Adanya program penanganan jalan dengan “PROGRAM PERCEPATAN’’  dengan pola pembiayaan Tahun Jamak (dua tahun pelaksanaan fisik dan tiga tahun penganggaran biaya).
4. Keberhasilan NTB melaksanakan program bantuan Aus Aid Jalan Nasional EINRIP di pulau Sumbawa,
5. Telah terbentuknya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ).

Pada kunjungan kerja tersebut, Anggota komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan Lampung mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala Dinas terkait dengan solusi terhadap masalah yang di hadapai di Kabupaten Way Kanan Lampung seperti, bagaimana NTB mengatasi kelebihan Tonase, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur jalan dan bagaimana menentukan masalah prioritas jalan. untuk menjawab pertanyaan tersebut kepala Dinas PUPR memberikan solusi, jika terkait dengan Tonase, masalah tersebut dapat diketahui dari pelabuhan, karena untuk saat ini, jembatan timbang sudah diambil alih oleh pusat dan belum beroperasi, untuk masalah keterlibatan masyarakat, peran FLLAJ sangat membantu untuk melakukan mediasi jika terjadi hambatan dilapangan, karena dalam FLLAJ, Kepolisian, Perhubungan, Dinas PUPR, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organda, LSM dan lain-lain selalu dilibatkan untuk mencari solusi secara bersama-sama. Sedangkan terkait masalah prioritas penanganan jalan Kadis PUPR meminta anggota dewan duduk bersama dengan Balai Penyelenggara jalan Nasional, PUPR Provinsi dan kabupaten agar mendapatkan informasi yang jelas.

Sebagai penutup pada kegiatan Tersebut, kadis PUPR NTB  Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Lampung yang sudah berkunjung ke NTB yang memang saat ini menjadi rujukan untuk jalan Nasional.