Artikel


Bentuk Forum Lalu Lintas, NTB Ingin Pertahankan Status Rujukan Nasional

MATARAM - Pemprov NTB menyusun kembali Kelompok Kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagai upaya mengantisipasi berbagai permasalahan perhubungan darat yang semakin hari semakin kompleks. 

Selama ini, eksistensi forum LLAJ setempat telah menjadi acuhan nasional. Sehingga, telah banyak daerah di Indonesia yang datang ke Provinsi NTB untuk mengadopsi pola-pola yang dilakukan di NTB. 

"Kami harapkan prestasi NTB sebagai forum rujukan jalan nasional tetap bisa dipertahankan dengan kembali dibentuknya forum LLAJ NTB kali ini," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Lalu Bayu Windia saat rapat perdana Forum Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (FLLAJ) NTB di kantor Dishub setempat, Kamis (4/3)

Bayu mengatakan, Forum LLAJ NTB terbentuk merujuk UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan darat. Di mana, dalam klausul pasal termaktub jika forum dapat dibentuk. Namun NTB memilih untuk membentuknya. 

"Memang forum itu pilihan. Tapi kami ingin ada sumbangsih dalam sektor transportasi darat dan memberikan solusi terbaik terhadap setiap permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan," ujarnya.

Bayu mengungkapkan, pada periode pertama forum diisi oleh kalangan birokrasi. Namun pada periode berikutnya menggunakan pola fifty-fifty. Adanya pola kolaborasi antara struktur birokrasi, akademisi, FKUB juga jurnalis  membuat forum LLAJ NTB menjadi hidup.

Harapannya, permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan semakin hari dirasakan semakin komplek dan membutuhkan antisipasi sejak dini agar permasalahan tidak menumpuk di kemudian hari.

"Makanya, pola kolaborasi dengan pelibatan semua unsur akan kita pertahankan seperti periode tahun 2021-2026 saat ini. Sehingga, tantangan strategis yang kian berat dan perlu disikapi bersama-sama akan mampu menjadi solusi dini antisipasi berbagai permasalahan itu," jelasnya.

Bayu menuturkan, pihaknya telah membentuk aplikasi pelor mas (pelaporan online transportasi berbasis masyarakat) guna merespon persoalan dan pengaduan masyarakat terkait angkutan jalan.  

Hanya saja, pihaknya memiliki keterbatasan terkait penganggaran. "Jika butuh tenaga maka kita akan cepat respon. Tapi, jika longsor maka kita harus koordinasikan dengan pihak terkait lainnya yang memiliki dana yang lebih besar," ungkapnya.

Sementara itu, Mantan Ketua Pokja Forum LLAJ NTB Wayan Suteja mengatakan, dalam kepengurusannya telah disusun adanya renstra 
perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di NTB. Tercatat, telah ada 13 peta rawan kecelakaan di semua wilayah di NTB.

"Tapi, kita berharap dengan banyaknya unsur yang masuk dalam kepengurusan forum LLAJ akan ada perbaikan dalam rangka perkembangan perubahan yang cepat harus diimbangi dengan upaya perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang memadai," kata dia. 

Wayan berharap para pengurus forum harus bisa menjadi mediator dari persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Terpisah, Ketua Pokja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan NTB periode 2021-2026 Agung Hartono memastikan akan melanjutkan kepengurusan dan program yang sudah baik sebelumnya. "Insya Allah, saya siap akan bekerja sesuai amanah yang diberikan. Saya butuh masukan, dukungan terkait kerja forum kedepannya," tandas Agung. (**)

 

16619734867_Rapat_Bulanan_Maret.pdf

 

  • Bagikan