Artikel

Konsultasi Publik Paket P-6 ( Keruak-Pancor) Dan P-7 (Keruak-Labuhan Haji)

---

Mataram. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) bersama dengan Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) NTB kembali melakukan konsutasi publik pada paket P-6 dengan ruas jalan Keruak-Pancor dan P-7 dengan ruas Keruak-Labuhan Haji. Kegiatan berlangsung pada hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2017 di Aula Kantor Camat Sakra Barat. Kegiatan Konsultasi publik dibuka oleh Camat Sakra Barat dengan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah daerah,  selain itu pembangunan ruas jalan dan jembatan yang akan dilaksanakan ini adalah,  berkat kerjasama pemerintah dengan pihak Australia,  sehingga menjadi sebuah kebanggaan bahwa ruas jalan tersebut akan diperlebar. Kepada masyarakat Camat menghimbau agar bagi masyarakat yang terkena lahannya agar dikomunikasikan dengan baik bersama DPUPR NTB. Kegiatan konsultasi publik ini dihadiri oleh Kapolsek, 7 Camat, Dinas PUPR Kabupaten Lotim, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, Balai Jalan Lombok, FLLAJ NTB, BPD dan tokoh masyarakat.

Pemaparan selanjutnya adalah dari Kepala Bidang Binamarga DPUPR NTB H. Sahdan M. T, dengan menyampaikan tujuan dilakukannya konsultasi Publik yaitu pemerintah daerah ingin mendapatkan gambaran, dari masyarakat terhadap proyek,  dan dampak proyek terhadap masyarakat. Jika pekerjaan dilapangan didukung oleh masyarakat,  maka pekerjaan akan berjalan dengan baik.  Saran konsultasi publik ini adalah saran dari pemerintah Australia untuk menampung aspirasi masyarakat. Pembangunan ruas jalan yang akan di bangun pada ruas Keruak-Pancor dan Keruak-Labuhan Haji,  selain itu juga akan dibangun jembatan Batu Belek dan jembatan Sepapan.  Dengan di gantinya jembatan Sepapan,  maka aksesibilitas ke potensi wisata seperti pantai Pink, Pantai Surga dan lain-lain akan semakin lebih baik. Terkait dengan pembangunan jalan ada beberapa permasalahn yg sering di hadapi misalnya adalah adanya pipa PDAM dan jaringan Telekomunikasi pada lokasi proyek sehingga kehadiran instansi terkait dalam konsultasi publik sangat diperlukan.

Kepala Balai Jalan Lombok sekaligus PPK H.Syarifudin M.T memberikan pemaparan terkait pelaksanaan pembangunan jalan yang akan dilakukan. Untuk pekerjaan pada paket P-6 dengan ruas Keruak-Pancor merupakan program percepatan dan memiliki panjang 20.00 Km memiliki nilai kontrak Rp. 28.347.860.000 dengan waktu pengerjaan selama 490 hari terhitung sejak Agustus 2017 sampai dengan Desember 2018. Kontraktor pelaksana paket ini adalah PT. Seruyan Putra Megahjaya dan konsultan Pengawas Maha Charisma Adiguna. sedangkan untuk paket P-7 ruas Keruak Labuhan Haji memiliki panjang 14.763 Km dengan nilai kontrak Rp. 23.168.656.000. waktu pengerjaan adalah 484 hari kalender sejak Agustus 2017 sampai dengan Desember 2018. Konsultan pelaksana  adalah PT. Aria jaya dan Konsultan Pengawas adalah PT. Maha Charisma Adiguna. Kepala balai menambahkan bahwa kegiatan konsultasi publik ini adalah untuk menjaring aspirasi dari masyarakat,  karena masyarakatlah yg lebih mengetahui kondisi disekitar pekerjaan yang akan dilakukan.

Untuk menjaring Informasi dari masyarakat, Konsultasi publik kali ini mengadakan sesi tanya jawab sebanyak tiga sesi sebagai berikut:

Sesi Tanya Jawab I

Muhdim Kepala

1. Desa Keruak menanyakan bagaimana dampak terhadap lahan masyarakat yang Terken pelebaran.
2. Bagaimana solusinya untuk kondisi saluran air mulai dari puskesmas yang tertimbun sehingga air tidak bisa mengalir.
3. Kondisi di dekat pasar Keruak  salurannya tidak baik,  bahkan sering banjiir. Gorong” yg ada didepan pos sakra,  terlalu dangkal dan disana juga ada pipa PDAM yang membuat terganggu,  mohon solusinya.

Pak Husnan BPBD Sakra

1. Apakah jalan yg di keruak akan di bagi 2, dan pinggirnya akan dibeton dgn mutu yang baik.
2. Sisa material penggalian saluran apakah langsung nanti diangkut apa tidak,  karena jika tidak diangkut akan menyebabkan becek.  Kondisi penggalian mestinya menyeluruh baik sudah tertutup beton atau tidak,  karena edalamannya tidak sama. Ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran air.

Lalu Hanafi BPBD Desa Rensing.

1. Jalan disekitar pasar rensing,  berapa panjang ke kiri dan ke kanan untuk keperluan Pelebaran dan apakah ada ganti rugi terhadap lahan yag terkena.

Tanggapan

Menanggapi berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh warga Kabid Binamarga DPUPR NTB H. Sahdan M.T menanggapi sebagai berikut . Terkait dengan saluran yang ada di depan Puskesmas, Kontraktor diminta untuk melakukan  pengecekan kembali. untuk Kondisi dipertigaan pasar Keruak,dimana kondisi saat ini saluran tidak ada agar benar-benar dipastikan akan dibuat, karena ini  karena ini adalah perbatasan paket,terkait dengan Lahan Masyarakat yang terkena pelebearan, Pemerintah daerah tidak memberikan ganti rugi.

Terkait dengan saluran air yg dangkal dan adanya pipa PDAM akan dicek bersama dengan PDAM, Untuk sisa material,  diharapkan konsultan setelah selesai di dilakukan penggalian,  material langsung diangkut. Saluran yg tertutup perlu di cek oleh konsultan agar tidak terjadi botle neck. Kepada kontraktor agar betul-betul mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum melakukan pelebaran,  karena ruas jalan keruak pancor sangat padat lalu lintas. Jika belum siap,  jangan dilakukan. Ruas keruak-Pancor jalan yang akan dibangun adalah 1 jalur 2 lajur dengan lebar 6 meter,  pada sisi akan dibangun beton 1 meter.

Sesi Tanya Jawab 2

Kapolsek Sakra.  Jika ada atau tidak pengganti lahan,  disarankan kepada pemda untuk melakukan sosialisasi,  jika tidak dilakukan maka akan terjadi gesekan dimasyarakat,  karena masyarakat juga tidak sedikit biaya dalam membangun. Terkait dengan tumpukan material sisa galian,  banyak yang membuat kecelakaan,  sehingga perlu utk segera di angkut.

Perwakilan masyarakat keruak.  Imran. Dari dampak negatif, terkait dengan penertiban terhadap bangunan permanen dan semi permanent dibutuhkan sosialisasi yang baik,  agar tidak terjadi perlawanan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pekerjaan.

Kades Montong Beter keadaan lapangan saat ini adalah perbandingan lebar jalan dan drainase tidak seimbang,  jangan ketika di konsultasi publik di bilang ya untuk membangun drainase ,  namun pada kenyataan ketika proyek selesai dilakukan sering saling lempar tanggung jawab.

Perwakilan PDAM menanyakan tentang bagaimana solusi dengan pipa yg terkena oleh pekerjaan

Ramayana masyarakat selebung menanyakan Masalah pertaludan di desa selebung,  begitu ditimbun banyak yang tergerus.

Tanggapan

Menanggapi berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh warga Kabid Binamarga DPUPR NTB H. Sahdan M.T menanggapi sebagai berikut. DPUPR akan melakukan pendataan,  terhadap masyarakat yang lahannya terkena,  dan tidak bisa dihindari.  Namun perlu ditegaskan bahwa tidak ada biaya pembebasan lahan. Terkait dengan material dan peralatan yang kurang rapi,  tolong kontraktor memperhatikan agar peralatan ditempatkan ditempat yang aman,  dan material segera di angkut. Tanggapan untuk pak Imran, secara teknis nanti akan dicarikan solusinya,  diperlukan komunikasi dilapangan nanti. Masalah drainase dipekuburan sakre,  akan diajak dialog untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat akan dilibatkan oleh kontraktor selama memiliki keahlian yang dibituhkan oleh kontraktor.

Masukan dari Kades Montong Beter,  sudah diakomodir dalam desain yang sudah dibuat. Kntuk kondisi PDAM yang jaraknya sangat dekat,  jika pada saat pengerjaan,  agar diharapkan dilapangan,  jika dimungkinkan untuk dipindahkan,  akan dipindahkan.

Tanya Jawab 3

Pak Danramil : Mohon talud dibuatkan disekitar Koramil, karena posisi Koramil berada di lembah,  sehingga kalau ada air menjadi tergenang.

Perwakilan Lingkungan Hidup (LHK) Jika ada pohon yang terkena,  mohon LHK dipermaklumkan,  sehingga dari dinas akan menyiapkan penebang dan mobil untuk dibersihkan.

Terkait dengan Lampu Penerangan Jalan Umum, karena tiang dimiliki oleh PLN dan lampu dimiliki oleh LHK,  maka mohon melakukan konfirmasi ke PLN,  dan ditembusan ke LHK

Saran dari Kapolsek labuhan Haji Agar ketika pengerjaan berlangsung,  dilengkapi rambu-rambu yang lengkap utk menghindari kecelakaan dan mohon kejelasan batas pengerjaan sampai di Labuan Haji.

Tanggapan

Terkait dengan permintan Danramil, Kabid Binamarga meminta kontraktor agar membuatkan saluran alternatif seperti saluran gendong atau yang lainnya,  agar mendapatkan solusi. Terkait pohon mohon kontraktor untuk mendata pohon yang terkena,  dan melaporkan ke dinas LHK begitu juga terkait dengan tiang listrik yg ada.

Dengan adanya kegiatan konsultasi publik ini, Kabid Binamarga berharap agar Masyarakat memberikan dukungan pada saat proyek berlangsung agar pekerjaan berlangsung lancar dan aman.